Jakarta, Ngabarin.com — Dalam rapat paripurna ke-23 DPR RI masa persidangan IV tahun 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (8/7/2025), Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Muhammad Lokot Nasution, ST, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024.
Secara garis besar, Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju terhadap RUU tersebut. Tapi jangan salah, Demokrat juga menyoroti banyak catatan penting yang menurut mereka harus jadi perhatian serius pemerintah ke depan.
💸 Inflasi Turun Tajam: Stabilitas atau Tanda Bahaya?
Angka inflasi 2024 tercatat hanya 1,57%, jauh di bawah asumsi APBN yang ditetapkan di 2,8%. Meskipun di atas kertas terlihat positif — artinya harga barang-barang cenderung stabil — Demokrat justru melihat ini sebagai sinyal yang agak mengkhawatirkan.
🗣️ “Ini bisa jadi cermin lemahnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Lokot.
📊 Kesejahteraan Membaik, Tapi Belum Merata
Fraksi Demokrat mengapresiasi sejumlah capaian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti:
- Naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Menurunnya angka pengangguran terbuka
- Menurunnya angka kemiskinan
- Membaiknya Gini Ratio
Tapi mereka juga memberi peringatan. Menurut Demokrat, ada ketimpangan antar wilayah yang cukup mencolok. Pembangunan belum sepenuhnya inklusif dan masih banyak daerah tertinggal yang belum tersentuh secara optimal oleh pertumbuhan ekonomi.
📌 “Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah — termasuk di pesisir, pedalaman, dan kawasan tertinggal,” tegas Lokot.
🏞️ Solusi: Program Afirmasi dan Dana yang Lebih Berpihak
Demokrat mendorong pemerintah untuk lebih berpihak kepada masyarakat akar rumput melalui beberapa strategi, seperti:
- Meningkatkan efektivitas program-program afirmatif
- Memperkuat peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
- Melakukan reformasi transfer dana ke daerah
- Menyusun alokasi dana khusus yang lebih adil dan inklusif
📉 Tax Ratio Turun: Waspadai Mandeknya Reformasi Pajak
Satu isu lain yang disorot tajam adalah penurunan tax ratio — dari 10,31% menjadi 10,08%. Ini mengindikasikan bahwa reformasi perpajakan belum berjalan maksimal, bahkan cenderung stagnan.
Demokrat menilai sudah saatnya pemerintah:
- Meningkatkan administrasi perpajakan
- Memperluas basis pajak
- Mendorong digitalisasi sistem pajak
- Mengurangi ketergantungan pada PNPB berbasis komoditas, seperti batu bara dan sawit, dan mulai diversifikasi sumber pendapatan negara
🎯 “Setiap belanja negara harus diarahkan pada sektor-sektor yang memperkuat produktivitas nasional dan benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Lokot.
📣 Komitmen Demokrat: Tetap Berdiri di Sisi Rakyat
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa mereka akan terus kritis dan konstruktif, mengawal jalannya pemerintahan dan mendorong kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
🎙️ “Kami akan selalu mendorong dan mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Fokus utama kami adalah memutus rantai kemiskinan dan mempercepat peningkatan kualitas SDM Indonesia,” pungkas Lokot.
📝 Kesimpulannya?
Setuju, tapi kritis. Itulah posisi Fraksi Demokrat terhadap pertanggungjawaban APBN 2024. Karena bagi mereka, keseimbangan fiskal bukan hanya soal angka, tapi soal dampaknya ke rakyat. (*)
