Drama 4 Pulau: Presiden Prabowo Tetapkan Pulau Panjang Cs Milik Aceh, Bukan Sumut!

282

 

Jakarta, 17 Mei 2025 – Empat pulau kecil di ujung barat Indonesia akhirnya punya “rumah” yang sah. Setelah polemik yang bikin peta wilayah administratif sedikit berantakan, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan. Keputusannya? Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek resmi masuk wilayah Aceh. Bukan Sumatera Utara. Case closed!

Keputusan ini diumumkan setelah rapat terbatas yang digelar di Istana Presiden. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan langsung kabar ini ke publik, usai rapat yang juga dihadiri para tokoh penting, termasuk Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Bahkan Presiden Prabowo sendiri ikut memimpin rapat secara daring. Serius banget, kan?

🧭 Kenapa Bisa Jadi Ribut?

Kisruh soal siapa punya siapa ini dimulai setelah Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 terbit. Dalam keputusan itu, empat pulau tadi secara administratif disebut masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal selama ini, warga dan dokumen menyebut mereka bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.

Langsung deh muncul “cekcok halus” antar dua provinsi. Netizen pun ikut meramaikan dengan tagar #PulauKitaKok dan #SaveAcehSingkil di media sosial.

📜 Presiden Turun Tangan, Bawa Damai

Demi mendinginkan suhu, Kementerian Sekretariat Negara langsung memfasilitasi pertemuan dua gubernur. Tujuannya? Duduk bareng, bahas datanya, dan temukan titik tengah.

Hasilnya: semua data pendukung dari Kemendagri dan dokumen lain menunjukkan kalau secara administratif, keempat pulau tersebut memang lebih nyambung ke Aceh. Presiden pun mantap mengambil keputusan. Game over, bro.

🗺️ Jadi Apa Artinya?

Artinya sekarang, tidak ada lagi kebingungan buat warga empat pulau tersebut. Mereka secara sah dan legal jadi bagian dari Aceh. Gak perlu lagi was-was soal KTP, pelayanan publik, atau pemilu mendatang.

Dan buat kita semua? Ini jadi pengingat penting bahwa dalam urusan batas wilayah, data, dokumen, dan dialog adalah kunci. Bukan sekadar peta buta.


Fun Fact:
Pulau Panjang dan kawan-kawannya mungkin kecil di peta, tapi besar dalam urusan identitas dan sejarah. Makanya, satu keputusan bisa bikin seluruh provinsi merapat ke meja rapat! (*)